Lombok Timur – Dugaan pelanggaran regulasi mencuat di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, setelah kandang ayam petelur yang diduga dimiliki oleh BUMDes setempat dibangun di area kompleks pendidikan milik salah satu yayasan swasta. Kawasan tersebut diketahui menjadi lokasi operasional tiga lembaga pendidikan, yakni SDIT, MTs, serta satuan pendidikan lain yang berada di bawah pengelolaan yayasan yang sama.
Hasil investigasi lapangan yang dilakukan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APM2), menemukan bahwa lokasi kandang ayam yang diduga milik BUMDes setempat berjarak sekitar 30 meter dari ruang kelas SD dan kurang lebih 50 meter dari ruang kelas MTs di kawasan tersebut.
Kondisi ini dinilai melanggar standar minimal 500 meter dari permukiman dan fasilitas pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, keberadaan kandang yang berdekatan dengan lingkungan sekolah tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 97 tentang kesehatan sekolah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah. Hal ini dinilai melanggar Peraturan menteri pertanian nomor 40 tahun 2011 tentang jarak minimal antara kandang peternakan dengan pemukiman.
Dari Dokumen yang himpun menunjukkan bahwa proyek tersebut diduga belum mengantongi izin lokasi resmi dari Dinas Peternakan Lombok Timur, belum mendapatkan Nomor Kesehatan Veteriner (NKV), dan bahkan tidak pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun konstruksi kandang sudah memasuki tahap akhir.
Selain itu, pihak yayasan juga diduga memiliki peran dalam kelangsungan proyek tersebut, yang tetap berjalan di tengah adanya indikasi belum terpenuhinya sejumlah ketentuan sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Dugaan campur tangan langsung Kepala Desa dan Ketua BUMDes dalam mendorong proyek ini tanpa memperhatikan standar keamanan harus diteliti secara mendalam. Regulasi dibuat untuk melindungi masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh aparatur sendiri yang seharusnya menjadi contoh. Kami menuntut agar pembangunan dihentikan segera dan semua pihak yang terlibat dituntut secara hukum,” kata Ketua APM2, Muhammad Hamidi, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa, 3 Maret 2026.
Khawatir akan dampak buruk bagi Kesehatan Puluhan orang tua siswa telah mengajukan protes untuk mencegah pembangunan pada saat proses pembangunan, terutama terkait risiko penyebaran penyakit seperti avian influenza, salmonella, dan gangguan pernapasan akibat bau kotoran ayam.
Muhamad Hamidi mengungkapkan, dalam hal ini masyarakat tidak bisa tinggal diam dengan apa yang terjadi saat ini apalagi mengancam masa depan generasi.
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat hal ini terjadi. Kandang ayam yang dibangun di tengah sekolah bukan hanya melanggar regulasi yang jelas, tapi juga merusak masa depan ratusan siswa,” jelasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan pasti dari pihak Pemdes dan BUMDes yang diduga terlibat dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, Muhammad Hamidi menegaskan akan membawa kasus ini ke Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, kejaksaan Negeri Selong dan Aparat Penegak Hukum (APH), apabila tidak ada tanggapan dalam bentuk klarifikasi secara tertulis dari BUMDes dan Kades Desa Rempung dalam jangka waktu 3×24 Jam. (KR)
