Lombok Tengah – Pengadilan Agama (PA) Praya berhasil melaksanakan eksekusi putusan perkara Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pra terhadap objek sengketa yang berlokasi di Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (2/2/2016). Keberhasilan pelaksanaan eksekusi ini menjadi penegasan atas tegaknya supremasi hukum meskipun sebelumnya sempat diwarnai dinamika penolakan.
Dua hari sebelum eksekusi dilaksanakan, Kantor PA Praya didatangi sekelompok massa yang menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pengadilan menghentikan rencana eksekusi objek sengketa di Desa Gapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, PA Praya tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga wajib untuk dilaksanakan demi kepastian hukum bagi para pihak.
Pada hari pelaksanaan, tim eksekutor PA Praya tetap turun ke lapangan dengan pengawalan ketat dari personel Kepolisian Resor Lombok Tengah. Ketegangan yang sempat dikhawatirkan pasca aksi demonstrasi sebelumnya dapat diredam berkat pendekatan profesional dan humanis yang dilakukan oleh petugas di lapangan.Panitera dan Jurusita PA Praya membacakan penetapan eksekusi yang disaksikan oleh aparat desa setempat serta para pihak terkait.
“Kami menjalankan amanat putusan pengadilan. Aspirasi yang disampaikan sebelumnya merupakan hak warga negara, namun tugas kami adalah memastikan putusan hukum ini terlaksana demi kepastian hukum,” ujar Lalu Mansur S.Ag Panitera PA Praya di sela-sela pelaksanaan eksekusi.
Usai pembacaan penetapan, petugas melakukan identifikasi fisik terhadap objek sengketa dan menyerahkannya secara resmi kepada pihak pemohon eksekusi. Seluruh rangkaian proses eksekusi berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai.
Ketua PA Praya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya aparat keamanan dan perangkat desa, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan sehingga proses eksekusi dapat berjalan lancar.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen PA Praya dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah Lombok Tengah tanpa mentolerir adanya hambatan maupun rintangan. (JILT).
