Lombok Tengah – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kembali membuahkan hasil yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya Tahun 2026 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si beserta Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pengawas dan Kepala BPJS Kesehatan RI kepada Bupati Lombok Tengah HL. PathuL Bahri, S.IP.,M.AP dalam ajang UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kab. Lombok Tengah dalam memastikan seluruh masyarakatnya terlindungi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata.
Usai menerima penghargaan, HL. Pathul Bahri,S.IP.,M.AP di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Dr. H. Suardi, SKM., MPH, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, tercapainya UHC Madya merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini Kab. Lombok Tengah berhasil meraih UHC dari BPJS Kesehatan. Ini adalah hasil dari komitmen dan sinergi semua pihak,” ujarnya kepada awak media.
Ia berharap ke depan Kab. Lombok Tengah mampu meningkatkan status dari kategori Madya menjadi Kategori Utama. “Ini harus menjadi perhatian bersama. Semoga tahun depan capaian ini bisa meningkat dari Madya ke Utama, dan Insya Allah akan kita raih,” ucapnya optimistis.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Cakupan Kesehatan Semesta merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik, sehingga tidak mengalami hambatan biaya saat mengakses layanan kesehatan.
“Keberhasilan daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mempertahankan capaian UHC, tetapi terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. “Tahun depan, daerah yang masih berstatus Madya harus meningkat menjadi Utama. Sedangkan daerah yang sudah Utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” katanya.
Dalam UHC Awards 2026 ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 32 provinsi serta 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Acara tersebut juga turut menghadirkan sejumlah pejabat negara lainnya, menjadikan UHC Awards 2026 sebagai momentum penting dalam penguatan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. (JILT)
